Thursday, June 04, 2020

PENCARIAN

Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan


Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada masing-masing unit kerja.

A. Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain:

1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;

3) Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan;

4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

B. Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu:

1) Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

a) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melaksanakan public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara terbuka dengan spanduk dan banner;

b) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya membentuk Unit Pengendali Gratifikasi.

2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

a) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melakukan sosialisasi dan membentuk tim SPIP;

b) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menginventarisir dan melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan;

c) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi berupa daftar identifikasi risiko termasuk pengendalian dampaknya;

d) Satker Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menginformasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan implementasi SPIP kepada seluruh pihak terkait.

3) Pengaduan Masyarakat

a) Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

b) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan dengan menunjuk petugas pengaduan masyarakat, ruang, loket, kotak khusus pengaduan, aplikasi E lapor, Facebook, Twitter, Instagram, WA, Email dan Call Center;

c) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melakukan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat dan laporan hasil penanganan pengaduan;

d) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melakukan tindakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut, dan melakukan monitoring dan evaluasi;

e) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan.

4) Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

a) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mensosialisasikan whistle blowing system ke seluruh unit kerja;

b) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menerapkan whistle blowing system sesuai dengan yang ditetapkan;

c) Menyediakan laporan hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system dari Inspektorat Jenderal;

d) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system setiap bulan.

5) Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

a) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mengidentifikasi / memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;

b) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya membentuk tim kerja untuk pencegahan dan penanganan benturan kepentingan;

c) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala setiap bulan dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

INFORMASI

ulp graha pena.jpg