Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya turut mengawal pemberangkatan kloter pertama calon jemaah haji tahun 2025 yang secara resmi dilepas dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada Jumat dini hari, 2 Mei 2025. Kloter perdana ini berasal dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi, Pamuji Raharja. Pemberangkatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

Ketua Satgas Haji 2025, Kholilur Rohman, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Surabaya, hadir langsung di lokasi untuk memastikan kelancaran proses keimigrasian di titik keberangkatan. “Sebagai bagian dari prosedur tetap keimigrasian, petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap paspor dan dokumen perjalanan seluruh jamaah guna menjamin keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kholilur.

Sebelumnya, pada 25 April 2025, sebanyak 23 petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya secara resmi telah dilantik di Gedung Musdalifah Asrama Haji Sukolilo. “Pelantikan ini menandai kesiapan penuh seluruh instansi yang terlibat, termasuk Imigrasi Surabaya, dalam memberikan pelayanan optimal kepada 36.845 calon jemaah haji dari Jawa Timur, Bali, dan NTT yang terbagi dalam 97 kloter,” sambungnya. Lanjutnya, Kantor Imigrasi Surabaya sendiri menyiagakan sebanyak 66 petugas yang bertugas secara bergilir selama masa pemberangkatan, yaitu dari tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2025, di Asrama Haji Sukolilo.

Petugas-petugas ini akan mengawal proses pemeriksaan dokumen secara menyeluruh sebelum jamaah diberangkatkan menuju Tanah Suci. “Dengan kolaborasi lintas instansi dan dukungan penuh dari tim keimigrasian, diharapkan seluruh proses keberangkatan jamaah haji Embarkasi Surabaya tahun 2025 dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi para tamu Allah,” pungkas Kholilur.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, melakukan kunjungan kerja ke Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) L’Sima, Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (28/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus membina kemandirian ekonomi warga binaan pemasyarakatan. Dalam kunjungan tersebut, Agus didampingi sejumlah pejabat, antara lain Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Timur, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Kapolresta Sidoarjo, serta para kepala kantor imigrasi se-Jawa Timur. Turut hadir pula pejabat tinggi pemasyarakatan, mitra kerja, dan tokoh masyarakat sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, dengan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing. Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Menteri Agus ini menjadi langkah awal pelaksanaan program “Semarak Tanam Jagung” di atas lahan seluas 10 hektare di Kabupaten Sidoarjo. Program tersebut menggandeng kelompok tani lokal dan diharapkan menjadi kontribusi konkret dalam memperkuat swasembada pangan nasional. Dalam sambutannya, Agus Andrianto menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan kosong serta kerja sama antarinstansi sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan.

“Mari kita manfaatkan ruang yang ada untuk menciptakan ketahanan pangan. Artificial intelligence mungkin bisa menggantikan banyak profesi, tetapi pangan tidak bisa tergantikan. Mari kita dukung program Presiden untuk mewujudkan ketahanan pangan, bahkan mendorong ekspor ke luar negeri,” ujarnya. Selain penandatanganan kerja sama, rangkaian kunjungan juga mencakup panen hasil pertanian, peninjauan fasilitas green house, peternakan kambing dan sapi, serta penyerahan bantuan sosial dan santunan pendidikan kepada masyarakat sekitar SAE L’Sima. Kunjungan ini menegaskan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam berperan aktif mendukung ketahanan pangan nasional melalui inovasi program dan kolaborasi lintas instansi.

Kolaborasi antarlini dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, berlangsung di lahan Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Rabu 25 Juni 2025, melalui ‘Semarak Tanam Jagung. Kegiatan tersebut diselenggarakan hasil sinergi Kantor Imigrasi Surabaya dengan Polresta Sidoarjo, Forkopimda Sidoarjo dan kelompok tani Desa Bulang. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI, Novianto Sulastono, Bupati Sidoarjo Subandi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, serta Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala Kantor Imigrasi se-Jawa Timur, Forkopimka Prambon dan kelompok tani Desa Bulang.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menegaskan bahwa keterlibatan Imigrasi dalam gerakan tanam jagung ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke 79 serta bagian dari kontribusi institusi terhadap isu strategis nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan. “Ketahanan pangan bukan hanya tugas Kementerian Pertanian. Semua elemen bangsa, termasuk Imigrasi, memiliki peran. Hari ini kami tunjukkan bahwa Imigrasi juga siap menjadi bagian dari solusi,” ujar Novianto.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi ini. Ia menilai kegiatan ini menunjukkan semangat kebersamaan antar instansi di Sidoarjo dalam mendukung visi besar pemerintah pusat, termasuk program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. “Kolaborasi seperti ini adalah contoh baik yang patut ditiru. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat mendukung dan siap memfasilitasi agar kegiatan semacam ini bisa terus berkembang di desa-desa lainnya,” ungkap Bupati Subandi.

Sedangkan Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing mengapresiasi sinergi antar lembaga pemerintah, kelompok tani dan masyarakat dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Ia optimis melalui upaya seperti ini, dengan cepat terwujudnya swasembada pangan mandiri bagi masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya (Imigrasi Surabaya) terus mendorong sinergi lintas sektor dalam pengawasan orang asing serta pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, yang digelar Rabu, 28 Mei 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Ngoro itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Camat Ngoro Satriyo Wahyu Utomo, Kapolsek Kompol Heru Purwadi, Danramil Kapten Inf Herman Hidayat, Kabid Inteldakim Imigrasi Surabaya Dodi Gunawan, perwakilan Bakesbangpol, serta para kepala desa setempat.

Camat Ngoro menyoroti pentingnya penertiban administrasi warga negara asing (WNA), terutama dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili. Ia menegaskan bahwa masa berlaku surat domisili harus sejalan dengan izin tinggal WNA agar tidak menyalahi aturan keimigrasian. Untuk itu, ia mendorong terjalinnya koordinasi yang kuat antara pemerintah desa, kecamatan, dan pihak Imigrasi. Menanggapi hal tersebut, Kabid Inteldakim Dodi Gunawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari forum Timpora tingkat kabupaten yang sebelumnya telah dilaksanakan. Menurutnya, Kecamatan Ngoro sebagai wilayah industri memerlukan pengawasan ekstra karena potensi aktivitas WNA dan PMI non prosedural cukup tinggi. “Kami ingin seluruh unsur Timpora ikut aktif mendukung program Desa Binaan Imigrasi, sebagai bentuk deteksi dini dalam mencegah pengiriman PMI ilegal,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, Kapolsek Ngoro menanyakan mekanisme pelaporan keberadaan orang asing sesuai UU Nomor 63 Tahun 2024. Dijelaskan bahwa pelaporan dapat dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), yang wajib digunakan oleh pemilik tempat tinggal seperti hotel, penginapan, maupun perusahaan. Aparat desa dan kepolisian juga diimbau mendorong pelaksanaan pelaporan ini sesuai regulasi yang berlaku. Sementara itu, Danramil Kapten Inf Herman Hidayat menanyakan tentang peran TNI dalam Timpora. Dijelaskan bahwa Danramil merupakan bagian integral dalam struktur Timpora kecamatan, dengan sembilan tugas utama yang dijalankan bersama instansi lain.

Petugas Imigrasi, Anton Purnomo, turut memaparkan materi teknis mengenai masuk-keluarnya WNA, jenis-jenis izin tinggal, prosedur pelaporan dokumen yang hilang, hingga pengurusan dokumen anak berkewarganegaraan ganda. Beberapa kepala desa juga menyampaikan dinamika lapangan, seperti usulan agar Surat Domisili WNA hanya berlaku satu bulan agar ada pelaporan berkala, serta kebutuhan akan payung hukum yang lebih jelas untuk mendata keberadaan WNA di desa. Imigrasi menekankan pentingnya pengawasan rutin dan kolaboratif, serta membuka peluang revisi SK Timpora Kecamatan agar memberi peran lebih besar bagi aparat desa.

Sebagai bentuk penguatan sinergi, Imigrasi Surabaya juga menetapkan sembilan desa di Kecamatan Ngoro sebagai Desa Binaan Imigrasi, yaitu Desa Ngoro, Kutogirang, Lolawang, Sedati, Manduro Manggunggajah, Watesnegoro, Purwojati, Wonosari, dan Candiharjo. Melalui program ini, aparat desa diharapkan aktif dalam pendataan dan pelaporan WNA serta mendukung pencegahan PMI non prosedural secara berkelanjutan. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama demi menjaga tertib administrasi dan keamanan wilayah Kecamatan Ngoro

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kabupaten Mojokerto di Gubug Paddi, Ngoro. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur Forkopimda dan instansi terkait sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), termasuk fenomena penyalahgunaan izin tinggal dan investasi bodong.

Dalam sambutannya, Dodi Gunawan, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, menegaskan bahwa tugas pengawasan WNA bukan hanya tanggung jawab Imigrasi. “Timpora menjadi forum kolaboratif antara Imigrasi dan berbagai instansi — dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, hingga sektor ketenagakerjaan,” ujarnya. Ia menyebut pembentukan Timpora di berbagai tingkatan merupakan amanat Undang-Undang Keimigrasian untuk menjamin stabilitas keamanan nasional dari potensi ancaman yang melibatkan orang asing.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menciptakan sistem pengawasan yang solid dan responsif. “Tidak semua WNA datang dengan niat baik. Karena itu, pengawasan yang berbasis data dan komunikasi terbuka sangat penting untuk menjaga keamanan daerah,” ujarnya. Sepanjang 2025, Imigrasi Surabaya telah menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap 47 WNA, termasuk kasus perdagangan orang yang melibatkan warga Nepal dan India, yang saat ini masih dalam proses penyidikan bersama Kejaksaan Negeri Surabaya.

Dodi juga menyoroti maraknya modus penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA dengan dalih sebagai investor Penanaman Modal Asing (PMA). “Banyak yang mengaku sebagai investor, tapi tak menjalankan usaha sama sekali. Modalnya pun fiktif. Ini hanya akal-akalan untuk dapat izin tinggal,” ungkapnya. Dalam forum tersebut, Dodi juga menegaskan kembali kewajiban pelaporan keberadaan orang asing oleh pemilik tempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Keimigrasian. “Laporan wajib dilakukan dalam waktu 1×24 jam sejak kedatangan. Jika tidak, ada sanksi hukum,” tegasnya.

Imigrasi juga mengajak instansi seperti Disnaker, BKPM, hingga Kemenag untuk turut aktif dalam pengawasan terhadap pekerja asing, mahasiswa asing, hingga pengajar asing. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu koordinasi lintas sektor,” tambahnya. Sebagai tindak lanjut konkret, peserta rapat sepakat membentuk grup WhatsApp Timpora Mojokerto sebagai sarana komunikasi cepat dan responsif antaranggota. Langkah ini diharapkan memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Di akhir pertemuan, Dodi mengingatkan pentingnya tanggung jawab perusahaan pengguna tenaga kerja asing untuk mematuhi aturan. “Presiden Prabowo sangat menekankan legalitas perizinan. Jadi semua pihak harus lebih tertib dan transparan,” tegasnya. Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan pengawasan terhadap WNA di Mojokerto dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, seiring tantangan globalisasi yang semakin kompleks.