Sidoarjo (26/02) Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 H, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar kegiatan sosial berbagi takjil kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di depan kantor imigrasi dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor bersama jajaran pejabat struktural.

Aksi berbagi ini menyasar masyarakat umum, pengguna jalan, serta pemohon layanan keimigrasian yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Ratusan paket takjil dibagikan sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di bulan penuh berkah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Momentum Ramadan mengajarkan kita tentang kepedulian dan kebersamaan. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, kami ingin mempererat silaturahmi serta menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya hadir dalam pelayanan administrasi, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujar Agus Winarto.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai humanis dalam pelayanan publik, sekaligus membangun kedekatan antara petugas imigrasi dan masyarakat. Kegiatan ini akan diselenggarakan sekali setiap minggu, sepanjang bulan ramadhan tahun ini.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme. Masyarakat menyambut positif aksi sosial tersebut, yang diharapkan dapat semakin memperkuat citra pelayanan Imigrasi yang ramah, profesional, dan berintegritas.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik sekaligus berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

SURABAYA – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi menjadi lokasi percontohan (pilot project) untuk layanan pengambilan data biometrik paspor dinas. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri. Langkah strategis ini diambil untuk mengintegrasikan data pemegang paspor dinas ke dalam sistem keimigrasian nasional sekaligus memperluas jangkauan layanan bagi aparatur negara di tingkat daerah.

Kerja sama lintas kementerian ini bertujuan mengatasi hambatan teknis yang selama ini dialami pemegang paspor dinas, seperti data biometrik yang belum terekam dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) serta kendala pembacaan sistem pada gerbang otomatis (autogate) di bandara internasional. Melalui sinkronisasi ini juga, pejabat negara kini dapat melakukan proses pengambilan biometrik di kantor imigrasi setempat tanpa harus terpusat di Jakarta.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi, Eko Budianto, menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan solusi atas sejumlah isu strategis dalam pengelolaan dokumen perjalanan dinas. “Melalui penguatan regulasi dan interoperabilitas sistem, pengambilan data biometrik paspor dinas kini dapat dilakukan di Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan seluruh pemegang paspor terekam dalam sistem kami,” ujar Eko.

Transformasi menuju paspor dinas elektronik juga dinilai krusial untuk mendukung tugas diplomatik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Akio Tamala. “Transformasi menuju paspor elektronik menjadi kebutuhan teknis sekaligus juga instrumen diplomasi untuk memperluas kemudahan mobilitas para pejabat negara yang mewakili Pemerintah Indonesia,” ujar Akio.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah negara hanya memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik. “Denmark dan Swedia hanya memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik Indonesia. Negosiasi dengan Spanyol dan Jerman juga hanya mencakup paspor elektronik,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat sekitar 24.000 permohonan paspor dinas setiap tahunnya, di mana lebih dari 1.200 permohonan berasal dari daerah. Keberadaan paspor elektronik menjadi syarat mutlak bagi sejumlah negara mitra untuk memberikan fasilitas bebas
visa. Dalam pelaksanaan pilot project di Surabaya, pengambilan data biometrik dilakukan secara simbolis kepada empat Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). Secara bersamaan, layanan serupa juga diimplementasikan terhadap 90 Taruna AAL lainnya sebagai bagian dari evaluasi kesiapan teknis dan mekanisme koordinasi antarinstansi di lapangan.

Program ini merupakan pengembangan dari uji coba awal yang telah dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta pada November tahun lalu. Ke depannya, layanan ini akan diperluas secara bertahap ke 151 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi aparatur negara di berbagai wilayah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, menegaskan bahwa “Ditunjuknya Kanim Surabaya sebagai lokasi pilot project menjadi kehormatan sekaligus tantangan bagi kami untuk memastikan layanan berjalan optimal dan dapat menjadi model penerapan di satuan kerja lainnya,” tutup Novianto.