Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya (Imigrasi Surabaya) terus mendorong sinergi lintas sektor dalam pengawasan orang asing serta pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, yang digelar Rabu, 28 Mei 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Ngoro itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Camat Ngoro Satriyo Wahyu Utomo, Kapolsek Kompol Heru Purwadi, Danramil Kapten Inf Herman Hidayat, Kabid Inteldakim Imigrasi Surabaya Dodi Gunawan, perwakilan Bakesbangpol, serta para kepala desa setempat.

Camat Ngoro menyoroti pentingnya penertiban administrasi warga negara asing (WNA), terutama dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili. Ia menegaskan bahwa masa berlaku surat domisili harus sejalan dengan izin tinggal WNA agar tidak menyalahi aturan keimigrasian. Untuk itu, ia mendorong terjalinnya koordinasi yang kuat antara pemerintah desa, kecamatan, dan pihak Imigrasi. Menanggapi hal tersebut, Kabid Inteldakim Dodi Gunawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari forum Timpora tingkat kabupaten yang sebelumnya telah dilaksanakan. Menurutnya, Kecamatan Ngoro sebagai wilayah industri memerlukan pengawasan ekstra karena potensi aktivitas WNA dan PMI non prosedural cukup tinggi. “Kami ingin seluruh unsur Timpora ikut aktif mendukung program Desa Binaan Imigrasi, sebagai bentuk deteksi dini dalam mencegah pengiriman PMI ilegal,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, Kapolsek Ngoro menanyakan mekanisme pelaporan keberadaan orang asing sesuai UU Nomor 63 Tahun 2024. Dijelaskan bahwa pelaporan dapat dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), yang wajib digunakan oleh pemilik tempat tinggal seperti hotel, penginapan, maupun perusahaan. Aparat desa dan kepolisian juga diimbau mendorong pelaksanaan pelaporan ini sesuai regulasi yang berlaku. Sementara itu, Danramil Kapten Inf Herman Hidayat menanyakan tentang peran TNI dalam Timpora. Dijelaskan bahwa Danramil merupakan bagian integral dalam struktur Timpora kecamatan, dengan sembilan tugas utama yang dijalankan bersama instansi lain.

Petugas Imigrasi, Anton Purnomo, turut memaparkan materi teknis mengenai masuk-keluarnya WNA, jenis-jenis izin tinggal, prosedur pelaporan dokumen yang hilang, hingga pengurusan dokumen anak berkewarganegaraan ganda. Beberapa kepala desa juga menyampaikan dinamika lapangan, seperti usulan agar Surat Domisili WNA hanya berlaku satu bulan agar ada pelaporan berkala, serta kebutuhan akan payung hukum yang lebih jelas untuk mendata keberadaan WNA di desa. Imigrasi menekankan pentingnya pengawasan rutin dan kolaboratif, serta membuka peluang revisi SK Timpora Kecamatan agar memberi peran lebih besar bagi aparat desa.

Sebagai bentuk penguatan sinergi, Imigrasi Surabaya juga menetapkan sembilan desa di Kecamatan Ngoro sebagai Desa Binaan Imigrasi, yaitu Desa Ngoro, Kutogirang, Lolawang, Sedati, Manduro Manggunggajah, Watesnegoro, Purwojati, Wonosari, dan Candiharjo. Melalui program ini, aparat desa diharapkan aktif dalam pendataan dan pelaporan WNA serta mendukung pencegahan PMI non prosedural secara berkelanjutan. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama demi menjaga tertib administrasi dan keamanan wilayah Kecamatan Ngoro

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kabupaten Mojokerto di Gubug Paddi, Ngoro. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur Forkopimda dan instansi terkait sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), termasuk fenomena penyalahgunaan izin tinggal dan investasi bodong.

Dalam sambutannya, Dodi Gunawan, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, menegaskan bahwa tugas pengawasan WNA bukan hanya tanggung jawab Imigrasi. “Timpora menjadi forum kolaboratif antara Imigrasi dan berbagai instansi — dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, hingga sektor ketenagakerjaan,” ujarnya. Ia menyebut pembentukan Timpora di berbagai tingkatan merupakan amanat Undang-Undang Keimigrasian untuk menjamin stabilitas keamanan nasional dari potensi ancaman yang melibatkan orang asing.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menciptakan sistem pengawasan yang solid dan responsif. “Tidak semua WNA datang dengan niat baik. Karena itu, pengawasan yang berbasis data dan komunikasi terbuka sangat penting untuk menjaga keamanan daerah,” ujarnya. Sepanjang 2025, Imigrasi Surabaya telah menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap 47 WNA, termasuk kasus perdagangan orang yang melibatkan warga Nepal dan India, yang saat ini masih dalam proses penyidikan bersama Kejaksaan Negeri Surabaya.

Dodi juga menyoroti maraknya modus penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA dengan dalih sebagai investor Penanaman Modal Asing (PMA). “Banyak yang mengaku sebagai investor, tapi tak menjalankan usaha sama sekali. Modalnya pun fiktif. Ini hanya akal-akalan untuk dapat izin tinggal,” ungkapnya. Dalam forum tersebut, Dodi juga menegaskan kembali kewajiban pelaporan keberadaan orang asing oleh pemilik tempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Keimigrasian. “Laporan wajib dilakukan dalam waktu 1×24 jam sejak kedatangan. Jika tidak, ada sanksi hukum,” tegasnya.

Imigrasi juga mengajak instansi seperti Disnaker, BKPM, hingga Kemenag untuk turut aktif dalam pengawasan terhadap pekerja asing, mahasiswa asing, hingga pengajar asing. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu koordinasi lintas sektor,” tambahnya. Sebagai tindak lanjut konkret, peserta rapat sepakat membentuk grup WhatsApp Timpora Mojokerto sebagai sarana komunikasi cepat dan responsif antaranggota. Langkah ini diharapkan memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Di akhir pertemuan, Dodi mengingatkan pentingnya tanggung jawab perusahaan pengguna tenaga kerja asing untuk mematuhi aturan. “Presiden Prabowo sangat menekankan legalitas perizinan. Jadi semua pihak harus lebih tertib dan transparan,” tegasnya. Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan pengawasan terhadap WNA di Mojokerto dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, seiring tantangan globalisasi yang semakin kompleks.

Surabaya, 18 September 2025 – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Immigration Goes to Campus: Know Your Rules, Enjoy Your Stay” pada 18 September 2025 bertempat di Wyndham Hotel Surabaya. Acara ini dihadiri oleh sekitar 150 mahasiswa asing serta staf International Offices dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya. Para mahasiswa asing yang hadir berasal dari berbagai negara, antara lain Pakistan, Kazakhstan, Jepang, Uganda, Ghana, Timor Leste, Yaman, Turki, dan masih banyak negara lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan keberagaman komunitas akademik internasional yang ada di Kota Surabaya.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Bapak Ade Widhia Sathria dari Direktorat Jenderal Imigrasi serta Bapak Rizal Rachmat Darmawan dari Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Surabaya. Materi yang disampaikan meliputi peraturan keimigrasian bagi mahasiswa asing, tata cara perpanjangan izin tinggal, serta kewajiban yang harus dipatuhi selama menempuh pendidikan di Indonesia.

Selama sesi tanya jawab, mahasiswa asing menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait aturan keimigrasian, mulai dari teknis perpanjangan izin tinggal hingga ketentuan mengenai kegiatan akademik dan nonakademik. Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berharap dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa asing dan pihak universitas mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian, sehingga tercipta iklim akademik yang kondusif, aman, dan nyaman bagi mahasiswa asing yang menempuh studi di Surabaya.

JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas secara serentak pada Kamis (31/07/2025) di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan. Kegiatan penandatanganan ini dihadiri langsung oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan Ditjen Imigrasi, serta diikuti secara virtual oleh para Kepala Kantor Wilayah, Kepala UPT Imigrasi, dan Atase Imigrasi di luar negeri. Read more