Sidoarjo (17/04) Menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya terus memperkuat kesiapan pelayanan keimigrasian bagi jamaah haji Embarkasi Surabaya. Berbagai langkah strategis dilakukan secara terintegrasi, mulai dari koordinasi lintas instansi, pengecekan lapangan, hingga penguatan kesiapan petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menegaskan bahwa kesiapan ini merupakan bentuk komitmen penuh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah. “Imigrasi Surabaya siap untuk melayani para jamaah tamu Allah yang akan berangkat maupun pulang kembali dari tanah suci,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Imigrasi Surabaya telah melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder utama, di antaranya Angkasa Pura dan Saudi Airlines. Koordinasi ini difokuskan pada penyempurnaan alur keberangkatan dan kedatangan jamaah agar berjalan efektif dan efisien. Dalam skema yang disusun, pemeriksaan keimigrasian untuk keberangkatan tetap dilaksanakan di Asrama Haji, sementara jamaah diarahkan menuju Bandara Juanda melalui jalur khusus untuk langsung menuju pesawat.

Untuk proses kedatangan, Imigrasi Surabaya tengah menyiapkan inovasi berupa Corridor Gate di Terminal 1. Inovasi ini dirancang untuk mempercepat pemeriksaan serta mengurai potensi kepadatan saat arus debarkasi. Meski demikian, sejumlah aspek teknis masih terus dikaji bersama, termasuk potensi penumpukan di area terbatas bandara dan efisiensi waktu sandar pesawat. Selain koordinasi, jajaran Imigrasi Surabaya juga melakukan pengecekan langsung ke area operasional di Terminal 1 Bandara Juanda guna memastikan kesiapan sarana prasarana serta kelayakan alur pergerakan jamaah. Hasil peninjauan ini menjadi dasar dalam penyempurnaan skema pelayanan agar tetap optimal pada saat puncak arus keberangkatan dan kedatangan.

Penguatan kesiapan juga dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pendaratan yang bertugas melaksanakan pemeriksaan keimigrasian bagi jamaah haji secara cepat, mudah, dan sesuai ketentuan. Satgas ini bekerja secara terstruktur dan berkoordinasi dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya selama masa operasional haji.

Menegaskan hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya menyampaikan:

“Imigrasi Surabaya telah membentuk Satgas Pendaratan dalam rangka pemeriksaan keimigrasian calon jamaah haji Embarkasi dan Debarkasi Surabaya tahun 2026. Satgas ini kami tugaskan selama 24 jam secara bergantian, sehingga pelayanan kepada jamaah dapat berjalan optimal tanpa terputus.”

Selain itu, pengaturan jadwal piket petugas juga telah disusun secara berkelanjutan selama periode keberangkatan, dengan sistem kerja penuh selama 24 jam guna menjamin pelayanan tetap berjalan tanpa henti. Petugas diwajibkan melaksanakan tugas secara profesional, termasuk pelaporan berkala serta menjaga kondisi operasional di lapangan. Sebagai bentuk penguatan internal, Imigrasi Surabaya juga melaksanakan apel kesiapan petugas di lingkungan TPI Juanda. Dalam kegiatan tersebut, ditekankan pentingnya sinergi antarinstansi, integritas petugas, serta peningkatan kewaspadaan dalam mendeteksi potensi jamaah haji non-prosedural, dengan tetap mengedepankan pelayanan yang humanis dan profesional.

Dengan rangkaian persiapan yang komprehensif tersebut, Imigrasi Surabaya optimistis penyelenggaraan haji tahun 2026 di Embarkasi Surabaya dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jamaah.

Surabaya (15/04) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Bersama Melawan Perdagangan Orang: Kolaborasi Lintas Sektor dalam Melindungi Perempuan dan Anak” pada Rabu (15/04) di Hotel JW Marriott Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dari jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi serta lembaga pelatihan kerja di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Agus Waluyo. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu kantong utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap devisa negara, namun juga memiliki kerentanan tinggi terhadap kejahatan lintas negara seperti TPPO dan penyelundupan manusia. “Perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks, termasuk melalui jalur digital dan perekrutan ilegal, menuntut adanya penguatan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Imigrasi terus memperkuat program Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), yang berfokus pada deteksi dini, pengawasan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum. Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait, antara lain Ganis Setyaningrum dari Polda Jawa Timur, Sofie Puspitasari dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), serta Kadir dari BP3MI Jawa Timur. Dalam paparannya, Ganis Setyaningrum menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan serius yang masih marak terjadi, khususnya terhadap PMI. Modus yang digunakan semakin beragam, mulai dari penipuan, penyalahgunaan dokumen, hingga eksploitasi berbasis digital seperti online scamming. Oleh karena itu, diperlukan penguatan deteksi dini serta peran aktif seluruh pihak dalam upaya pencegahan.

Sementara itu, Sofie Puspitasari menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan TPPO, mulai dari aspek pencegahan, penanganan korban, hingga reintegrasi sosial. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan perlindungan terhadap korban berjalan optimal. Di sisi lain, Kadir menjelaskan bahwa tata kelola penempatan dan pelindungan PMI harus dilakukan secara terstruktur sesuai regulasi yang berlaku. BP3MI berperan sebagai unit layanan terpadu yang memfasilitasi penempatan, pelindungan, serta penyelesaian permasalahan PMI secara terintegrasi.

Diskusi yang berlangsung dalam kegiatan ini juga menyoroti pentingnya early warning system, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah strategis dalam mencegah TPPO sejak dini. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan pemahaman yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di lapangan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang. Kantor Imigrasi Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, guna menciptakan perlindungan yang optimal bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Sidoarjo (07/04) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyelenggarakan kegiatan “Siaga Bersama, Tanggap Sesama: Pelatihan Basic Life Support dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Pegawai” pada Selasa, 7 April 2026, bertempat di Aula Lantai 2. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam menghadapi kondisi darurat medis maupun bencana.

Pelatihan ini diikuti oleh pejabat struktural serta perwakilan pegawai dari berbagai unit kerja, termasuk Tata Usaha, Dokumen dan Izin Tinggal (Doklanintal), Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim), serta Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Hadir sebagai narasumber, Dokter Grace Yemima dari Siloam Hospital yang menyampaikan materi Basic Life Support, serta Bige Agus Wahjuno, S.E., Tenaga Ahli Kebencanaan BPBD Provinsi Jawa Timur yang membawakan materi kesiapsiagaan bencana. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Winda Arum Hapsari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesiapan pegawai menghadapi situasi darurat.

“Melalui pelatihan ini, pegawai dibekali kemampuan dasar dalam penanganan kegawatdaruratan medis serta pemahaman terkait mitigasi dan respons bencana. Hal ini penting agar setiap pegawai mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi kritis,” ujarnya. Materi Basic Life Support mencakup teknik pertolongan pertama seperti resusitasi jantung paru (RJP), penanganan korban tidak sadar, serta tindakan awal sebelum bantuan medis lanjutan diberikan. Sementara itu, materi kesiapsiagaan bencana menekankan pada aspek mitigasi risiko, kesiapan individu, serta koordinasi dalam kondisi darurat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Kantor Imigrasi Surabaya memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik, tidak hanya dalam menjalankan tugas keimigrasian, tetapi juga dalam menghadapi potensi situasi darurat di lingkungan kerja maupun masyarakat.

Jakarta — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melantik dan memimpin pengambilan sumpah dua Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rabu (1/4), di Jakarta. Dua pejabat yang dilantik adalah Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, serta Iwan Santoso sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kemenimipas.

Bersamaan dengan pelantikan tersebut, dilaksanakan serah terima jabatan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi dari Brigjen Pol. Yuldi Yusman kepada Hendarsam Marantoko. Yuldi Yusman telah mengemban amanah sebagai Plt. Dirjen Imigrasi selama kurang lebih satu tahun terakhir.

Dalam sambutannya, Menteri Agus menyampaikan selamat kepada kedua pejabat yang baru dilantik, sekaligus menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan membawa tanggung jawab yang melampaui sekadar pelaksanaan tugas administratif. “Semoga amanah yang resmi saudara emban mulai hari ini bukan hanya sekadar menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan, tetapi juga sebagai panutan dalam profesionalisme dan etika kerja,” ujar Menteri Agus.

Ia mengingatkan bahwa Kemenimipas, sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, mengemban kewenangan yang merupakan pendelegasian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, seluruh jajaran kementerian dituntut memberikan kontribusi terbaik demi mendukung tercapainya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat UUD 1945. “Perlu kita sadari bahwa segala kewenangan yang kita miliki adalah merupakan pendelegasian dari kewenangan Bapak Presiden kepada kita sekalian,” tegasnya.

Menteri Agus juga menekankan bahwa seluruh anggaran yang membiayai kegiatan kementerian bersumber dari uang rakyat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran yang membiayai seluruh kegiatan kita adalah uang rakyat. Jadi penggunaannya harus berorientasi untuk memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menteri Agus turut menyampaikan pesan filosofis yang mendalam kepada seluruh hadirin. Ia mengajak para pejabat untuk memandang setiap momen sebagai kesempatan baru untuk berbuat bermakna, alih-alih terbebani oleh rutinitas jabatan semata.

“Setiap saat adalah baru. Dan yang kita jalani adalah sisa. Mudah-mudahan sisa perjalanan yang ada adalah manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan di sisa waktu yang ada bersama kita, bukan hanya kelihatan hidup, tetapi benar-benar hidup,” tuturnya.

Dengan kerangka pikir tersebut, Menteri Agus mendorong seluruh jajaran untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan menatap ke depan dengan orientasi yang jelas: menjadi berarti bagi sesama. “Saudara sekalian telah mencapai puncak jabatan, namun arah gerak saudara ke depan akan menentukan seberapa besar makna kehadiran saudara bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Pencapaian puncak karier, tegasnya, bukanlah tujuan akhir. Ia mengingatkan bahwa jabatan tertinggi sekalipun hanya bermakna apabila digunakan sebagai sarana untuk meninggalkan jejak kebaikan. “Jadikan jabatan ini sebagai alat untuk memperluas manfaat, bukan sekadar gelar atau untuk kebanggaan pribadi semata. Manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menciptakan perubahan yang bermakna, memperkaya pengalaman, dan meninggalkan warisan kebaikan bagi generasi pengganti dan penerus,” pungkasnya.

Kepada Hendarsam Marantoko selaku Direktur Jenderal Imigrasi yang baru, Menteri Agus berpesan agar menjadikan 15 Program Aksi Kemenimipas sebagai pedoman dalam mengembangkan dan mengoptimalkan kebijakan serta program-program keimigrasian.

“Semoga di bawah kepemimpinan Bapak, Imigrasi memberikan pelayanan semakin baik kepada masyarakat, menjadi instansi yang kuat, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi yang lain,” pesan Menteri Agus.

Sementara kepada Iwan Santoso, Menteri Agus menegaskan bahwa posisi Staf Ahli Menteri bukan jabatan seremonial, melainkan peran yang bersifat strategis dan krusial dalam proses perumusan kebijakan. “Jabatan staf ahli adalah jabatan strategis. Saudara diharapkan menjadi radar sekaligus kompas bagi saya dalam merumuskan kebijakan,” ujarnya.

Menutup arahannya, Menteri Agus menekankan bahwa di tengah dinamika global yang terus berubah, seluruh insan Kemenimipas tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan yang lama. Soliditas internal dan kolaborasi lintas fungsi menjadi keniscayaan. “Saya berharap kepada seluruh insan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat terus menjaga soliditas, menjaga kekompakan, kerja sama kolaborasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agus pun menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Brigjen Pol. Yuldi Yusman atas dedikasi selama menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

“Atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Yuldi beserta ibu yang telah mengabdikan pengabdiannya kepada institusi Imigrasi selama ini. Begitu banyak capaian positif dan prestasi selama era kepemimpinan beliau,” ujar Menteri Agus.

Ia berharap agar seluruh capaian yang telah dibangun selama masa kepemimpinan Yuldi Yusman dapat dipertahankan dan terus dikembangkan oleh kepemimpinan yang baru. Menteri Agus menutup sambutannya dengan mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga keutuhan institusi sebagai rumah bersama.

“Pohon besar Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan milik kita bersama yang harus kita jaga keutuhan dan kekokohannya sebagai tempat kita berteduh dan bernaung bagi rekan-rekan sampai nanti saat purnatugas,” tutupnya.

JAKARTA – Menyambut libur nasional serta cuti bersama dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyesuaian jadwal operasional layanan di seluruh Indonesia. Kantor Imigrasi akan tutup sementara mulai 18 hingga 24 Maret 2026, dan akan kembali melayani masyarakat pada 25 Maret 2026.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, mengimbau masyarakat agar segera menyelesaikan pengurusan dokumen keimigrasian, baik paspor maupun izin tinggal, sebelum masa libur dimulai. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan pemohon pasca-lebaran serta meminimalisir risiko administratif.

“Pastikan urusan keimigrasian Anda selesai sebelum 17 Maret 2026. Mengingat portal e-Visa juga akan ditutup untuk sementara, kami menyarankan masyarakat dan WNA untuk segera menyelesaikan pengurusan dokumen keimigrasian. Ini penting demi kenyamanan bersama dan menghindari risiko overstay selama masa cuti lebaran,” jelas Yuldi Yusman.

Meskipun layanan administratif di kantor imigrasi libur, Yuldi memastikan bahwa fungsi pengawasan dan pemeriksaan di gerbang internasional tetap berjalan normal. Area kedatangan dan keberangkatan di bandara serta pelabuhan internasional tetap beroperasi 24 jam. Layanan Visa on Arrival juga tetap dibuka untuk melayani wisatawan asing.

Yuldi juga mengimbau bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak untuk menggunakan layanan Percepatan Paspor Sehari Jadi yang tersedia di seluruh kantor imigrasi. Selain itu, pemohon yang paspornya sudah selesai diproses diharapkan segera melakukan pengambilan selambat lambatnya pada 17 Maret 2026.

Bagi warga yang telah memiliki jadwal pengurusan paspor namun masih berada di kampung halaman setelah lebaran, Ditjen Imigrasi memberikan kemudahan berupa penjadwalan ulang (reschedule) melalui aplikasi M-Paspor. Untuk situasi darurat pembuatan paspor, seperti pengobatan medis di luar negeri yang tidak dapat ditunda, masyarakat dapat menghubungi hotline kantor imigrasi terdekat untuk mendapatkan pelayanan.

“Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru dan melalui situs resmi www.imigrasi.go.id serta media sosial imigrasi agar tetap terupdate selama masa libur panjang ini,” tutup Yuldi.